Infonusa.co, Penajam Paser Utara – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mengingatkan pentingnya keberlanjutan dalam program pelatihan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK).
Menurutnya, pelatihan yang dilakukan harus memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya sekadar keterampilan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan mutu dan sertifikasi kompetensi agar peserta pelatihan bisa bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
“Sertifikasi ini menjadi dasar saat mencari pekerjaan, sehingga bisa membantu orang-orang melampirkan bukti keahlian mereka,” ujar Raup.
Ia menekankan bahwa di era persaingan kerja yang semakin ketat, sertifikasi kompetensi menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja.
Sertifikasi ini dianggap sebagai bukti formal bahwa seseorang memiliki keahlian yang telah diuji dan diakui sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh industri.
Raup menyatakan bahwa tanpa sertifikasi, pelatihan yang diberikan akan kehilangan nilainya dalam konteks pasar kerja. Sertifikasi membantu tenaga kerja memiliki bukti sah atas keahlian yang mereka peroleh, baik dari pelatihan di BLK maupun dari pengalaman kerja sebelumnya.
Hal ini sangat penting terutama bagi tenaga kerja yang ingin melamar pekerjaan di sektor-sektor yang spesifik, seperti perhotelan, industri kreatif, atau bahkan bekerja di kapal pesiar.
“Contoh yang sudah dilakukan seperti pelatihan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Misalnya, pelatihan untuk kerja di kapal pesiar dengan gaji tertentu,” jelas Raup.
Pelatihan ini menjadi salah satu langkah konkrit yang diambil untuk memastikan bahwa tenaga kerja dari PPU memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar internasional, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus. Dalam hal ini, sertifikasi menjadi kunci utama bagi tenaga kerja untuk diterima bekerja di industri tersebut.
Lebih lanjut, Raup menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pelatihan yang diadakan di BLK. Ia menyatakan bahwa banyak pelatihan yang telah diselenggarakan, tetapi sayangnya tidak semua program tersebut mendapatkan minat yang cukup besar dari masyarakat.
“Di sini, kami melihat banyak proposal masuk, tetapi peminatnya sedikit,” ungkapnya.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak proposal pelatihan yang diajukan, realisasinya sering kali terbentur pada minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini, menurut Raup, perlu dievaluasi agar anggaran dan sumber daya yang digunakan dalam pelatihan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. ADV/IB
