Ketua DPRD PPU Sebut Penyelenggaraan BLK Harus Sesuai dengan Kebutuhan Lokal

- Jurnalis

Sabtu, 7 September 2024 - 23:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infonusa.co, Penajam Paser Utara – Balai Latihan Kerja (BLK) telah lama menjadi sorotan sebagai salah satu fasilitas yang diharapkan mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Namun, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menekankan pentingnya penyesuaian program pelatihan di BLK dengan kebutuhan dan respon masyarakat lokal.

Menurutnya, penyelenggaraan BLK yang efisien harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar investasi yang dikeluarkan sepadan dengan hasil yang dicapai.

“BLK (Balai Latihan Kerja) itu memang menjadi sebuah kebutuhan. Tapi, kita juga harus melihat respon yang ada,” ujar Raup Muin, menggarisbawahi bahwa tidak semua pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK akan berhasil jika tidak ada minat atau kebutuhan nyata dari masyarakat.

Raup menyoroti bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda-beda, sehingga program pelatihan yang ditawarkan harus spesifik dan relevan dengan kondisi setempat.

Lebih lanjut, Raup Muin menjelaskan bahwa BLK biasanya mengadakan pelatihan yang bersifat spesifik dan tergantung pada kebutuhan daerahnya. Di sinilah pentingnya pemetaan yang tepat tentang sektor-sektor mana yang membutuhkan peningkatan keterampilan tenaga kerja di PPU.

“Karena begini, BLK itu biasanya secara spesifik. Tergantung pada kebutuhan daerahnya,” tegasnya.

Jika pelatihan yang diselenggarakan di BLK tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal, besar kemungkinan jumlah peserta yang mengikuti akan terbatas. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah dari segi efisiensi, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pelatihan di BLK tidaklah kecil.

Menurut Raup, ketika investasi besar dikeluarkan untuk fasilitas seperti BLK namun pesertanya hanya sedikit, hal itu menjadi tidak efisien dan kurang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi lokal. ADV/IB

Berita Terkait

Fiskal PPU Tertekan, Ketua DPRD Minta APBD Fokus pada Kebutuhan Dasar
DPRD PPU: Kopdes Bisa Putus Mata Rantai Tengkulak, Tapi Pengelola Harus Transparan
Beras PPU Banyak Keluar Daerah, DPRD Soroti Rantai Distribusi
DPRD PPU Soroti Serapan Gabah, Petani Jangan Dibebani Persoalan Pascapanen
Pejabat Baru PPU Diminta Tak Sekadar Isi Jabatan, PR Lama Harus Diselesaikan
DPRD PPU Soroti Pengawasan Dapur MBG, Keamanan Makanan Jadi Perhatian
Karhutla dan Kemarau Tekan PPU, DPRD Dorong Embung untuk Selamatkan Pertanian
CT Scan Sudah Ada, DPRD PPU Dorong SDM dan Perawatan Alat Diperkuat
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 21:51 WIB

Fiskal PPU Tertekan, Ketua DPRD Minta APBD Fokus pada Kebutuhan Dasar

Rabu, 16 September 2026 - 21:49 WIB

DPRD PPU: Kopdes Bisa Putus Mata Rantai Tengkulak, Tapi Pengelola Harus Transparan

Selasa, 15 September 2026 - 21:47 WIB

Beras PPU Banyak Keluar Daerah, DPRD Soroti Rantai Distribusi

Senin, 14 September 2026 - 21:45 WIB

DPRD PPU Soroti Serapan Gabah, Petani Jangan Dibebani Persoalan Pascapanen

Senin, 14 September 2026 - 21:43 WIB

Pejabat Baru PPU Diminta Tak Sekadar Isi Jabatan, PR Lama Harus Diselesaikan

Berita Terbaru