Infonusa.co, Penajam Paser Utara – Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.
Namun, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menekankan pentingnya efisiensi dalam proses pendirian BLK tersebut, mengingat biaya yang diperlukan sangat besar.
Raup juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pelatihan di BLK harus dipastikan mencakup jumlah peserta yang mencukupi agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Jangan sampai kita membuat BLK, menyediakan tempat dan fasilitasnya, tetapi orang-orang yang akan dilatih itu jumlahnya terbatas,” ujar Raup.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pendirian BLK adalah memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sejalan dengan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat.
Jika peserta pelatihan tidak memadai, maka anggaran yang sudah dikeluarkan untuk membangun fasilitas pelatihan, membiayai instruktur, dan menyediakan peralatan menjadi kurang efisien.
Raup juga menggarisbawahi bahwa pendirian BLK harus dilihat dari perspektif kebutuhan daerah.
Meskipun BLK merupakan fasilitas yang penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, jika tidak ada perencanaan yang matang terkait jumlah peserta dan kebutuhan pelatihan, pendirian BLK akan menjadi investasi yang kurang tepat guna.
“Ini biayanya besar, tapi pada prinsipnya kami mendukung, apalagi dengan adanya IKN,” lanjutnya, merujuk pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan membawa dampak besar bagi perekonomian lokal.
Dengan kehadiran IKN yang semakin dekat, Raup melihat peluang besar bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan-pelatihan di BLK. Namun, ia juga mengingatkan bahwa BLK harus dikelola dengan bijak agar setiap investasi yang dikeluarkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelatihan yang diselenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang relevan dengan pembangunan IKN dan sektor-sektor lain yang sedang berkembang di PPU. ADV/IB
