Kekhawatiran DPRD PPU Terkait Perda RTRW: Infrastruktur dan Perubahan Penggunaan Lahan

- Jurnalis

Kamis, 3 Oktober 2024 - 17:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infonusa.co, Penajam Paser Utara – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru. Dalam pandangannya, kebijakan pembangunan infrastruktur dan perubahan penggunaan lahan dalam Perda tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi warga lokal.

“Kemudian yang saya lihat di Perda RTRW yang kemarin itu, pemerintah tidak memprioritaskan lagi jembatan Nipah-nipah-Balikpapan (Semayang) karena mereka lebih memprioritaskan lewat jembatan Pulau Balang,” ujar Sariman.

Menyikapi hal tersebut, Sariman mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pembangunan jembatan Nipah-nipah-Semayang.

“Padahal, kalau kita yang di PPU sebelah sini ke Pulau Balang itu jauh. Maka, di samping itu kita prioritaskan, kita juga ingin mengangkat jembatan Nipah-nipah-Semayang. Sehingga nanti dengan adanya IKN ini, pasti pendatang akan banyak ke Balikpapan dan PPU,” jelasnya, menekankan perlunya infrastruktur yang mendukung mobilitas regional.

Selain infrastruktur, perubahan penggunaan lahan juga menjadi fokus utama, terutama transformasi dari wilayah perkebunan menjadi area permukiman.

“Kemudian bagaimana perubahan wilayah perkebunan nantinya. Lalu sepanjang jalan ini kan dulu masih wilayah perkebunan dan pertanian, ada keluhan dari notaris karena ini sudah jadi perumahan, enggak bisa dijadikan hak milik kadang karena dianggap wilayah perkebunan,” tambah Sariman.

Mengatasi kesulitan dalam mengubah status lahan ini memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel, menurut Sariman. Hal ini penting agar lahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan terkini tanpa terhambat oleh regulasi yang kaku.

“Makanya RTRW akan kita rubah. Karena lompatannya sangat tinggi, jadi butuh kehati-hatian,” pungkasnya.

Revisi RTRW yang direncanakan akan melibatkan diskusi mendalam dan analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan infrastruktur dan penggunaan lahan dapat disesuaikan dengan baik demi mendukung pertumbuhan serta memenuhi kebutuhan warga PPU di masa depan. ADV/IB

Berita Terkait

Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan di PPU
PPU Dorong Transformasi Tata Kelola Fiskal untuk Tingkatkan Efektivitas Pembangunan
PPU Bahas Strategi PAD dan DBH untuk Perkuat Daya Saing sebagai Gerbang IKN
Syahruddin M Noor Ajak Pemuda PPU Jadi Generasi Bergerak dan Inovatif
Balikpapan Catat Inflasi Ringan, PPU Alami Deflasi Akibat Melimpahnya Pasokan Pangan
PPU Bahas Strategi PAD dan DBH untuk Perkuat Daya Saing sebagai Gerbang IKN
PPU Bahas Strategi PAD dan DBH untuk Perkuat Daya Saing sebagai Gerbang IKN
Balikpapan Catat Inflasi Ringan, PPU Alami Deflasi Akibat Melimpahnya Pasokan Pangan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 November 2025 - 12:04 WIB

Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan di PPU

Jumat, 7 November 2025 - 12:01 WIB

PPU Dorong Transformasi Tata Kelola Fiskal untuk Tingkatkan Efektivitas Pembangunan

Kamis, 6 November 2025 - 11:35 WIB

PPU Bahas Strategi PAD dan DBH untuk Perkuat Daya Saing sebagai Gerbang IKN

Jumat, 10 Oktober 2025 - 21:17 WIB

Syahruddin M Noor Ajak Pemuda PPU Jadi Generasi Bergerak dan Inovatif

Senin, 6 Oktober 2025 - 11:57 WIB

Balikpapan Catat Inflasi Ringan, PPU Alami Deflasi Akibat Melimpahnya Pasokan Pangan

Berita Terbaru