Infonusa.co, Samarinda – Kalangan legislatif Kota Samarinda menaruh harapan besar pada kesuksesan agenda Sensus Ekonomi 2026. Pihak dewan mendesak agar momentum sepuluh tahunan ini melahirkan basis data yang benar-benar valid dan presisi guna menjadi kompas utama dalam menelurkan regulasi pembangunan kota.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menggarisbawahi bahwa output dari sensus ini tidak boleh sekadar berakhir sebagai tumpukan laporan statistik di atas kertas. Hasil pendataan tersebut wajib memiliki nilai guna yang konkret bagi proyeksi perencanaan ekonomi makro maupun mikro oleh pemerintah.
“Keakuratan data yang dihimpun menjadi poin krusial. Angka-angka tersebut harus mampu memotret realitas di lapangan secara objektif, sehingga kebijakan fiskal maupun pembangunan yang diambil pemkot bisa tepat sasaran,” ungkap Novan.
Politisi ini turut mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang gencar melangsungkan sosialisasi hingga menyentuh level pelaku usaha mikro di tingkat kelurahan. Langkah jemput bola ini dinilai penting agar jangkauan potret ekonomi daerah menjadi lebih inklusif.
Novan mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi merupakan instrumen yang sangat strategis dalam membaca arah navigasi pertumbuhan daerah. Mengingat kegiatan serupa terakhir kali dihelat pada satu dekade lalu, yakni tahun 2016, maka data terbaru ini sangat dinantikan.
“Lewat sensus ini, pemerintah, kalangan akademisi, investor, hingga masyarakat umum dapat mengevaluasi serta melihat secara gamblang bagaimana dinamika dan pergeseran roda ekonomi Samarinda dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir,” urainya.
Selaras dengan hal itu, Kepala BPS Samarinda, Supriyanto, membeberkan bahwa masa operasional pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini dijadwalkan bergulir sepanjang Mei hingga Agustus 2026, dengan target responden seluruh pelaku usaha dari skala mikro hingga korporasi besar.
Ia merincikan teknis pengumpulan data, di mana untuk sektor korporasi atau perusahaan berskala besar akan diarahkan menggunakan platform digital pada bulan Juni. Sementara itu, untuk verifikasi dan pencacahan langsung di lapangan oleh petugas akan dimulai serentak pada 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
“Formulasi sensus periode ini didesain jauh lebih komprehensif. Kami akan menyisir berbagai klaster usaha secara mendalam, termasuk mengintegrasikan aktivitas hilirisasi atau produk turunan dari sektor agraris,” jabar Supriyanto.
Ia memberikan gambaran, masyarakat yang tidak sekadar berprofesi sebagai petani yang menjual bahan mentah, melainkan juga mengembangkannya menjadi komoditas olahan bernilai ekonomis tinggi—seperti industri rumahan keripik—akan ikut terekam dalam database sensus.
“Jadi, cakupan radar pendataan kami tidak hanya berhenti pada sektor hulu atau produksi primer saja, melainkan ekosistem usaha pengolahan di hilir juga akan terdokumentasikan secara rinci,” punkasnya. (San)
