Infonusa.co, Samarinda – Sektor seni dan kebudayaan di Kota Samarinda dinilai masih belum mendapatkan porsi perhatian yang maksimal dari pemerintah daerah. Minimnya kucuran dana stimulan serta belum matangnya konsep manajerial disinyalir menjadi batu sandungan utama yang memasung kreativitas serta potensi kearifan lokal.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengungkapkan bahwa ibu kota Provinsi Kaltim ini sebenarnya menyimpan modal kekayaan budaya yang luar biasa melimpah. Jika dipoles secara profesional, sektor ini berpeluang besar menjelma menjadi mesin baru pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita punya modal budaya yang sangat bernilai jual. Apabila ada kemauan untuk mengemasnya secara serius dan komersial, sektor kebudayaan pasti bisa menyumbang stimulus ekonomi bagi kas daerah,” papar Celni.
Sebagai bukti konkret, ia membeberkan kiprah kelompok paduan suara Borneo Cantata yang rekam jejak prestasinya sudah menembus panggung nasional hingga internasional demi mengharumkan nama daerah. Ironisnya, apresiasi dan sokongan konkret untuk komunitas berprestasi tersebut dirasa masih sangat minim.
“Selama ini mereka lebih banyak bergerak secara mandiri dengan merogoh kocek sendiri. Pasalnya, jika mau berharap pada skema birokrasi anggaran pemerintah, prosedurnya terlampau rumit dan memakan waktu,” cetusnya.
Oleh sebab itu, Celni mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, utamanya yang menakhodai urusan pendidikan dan kebudayaan, untuk lebih proaktif dan jemput bola dalam menghidupkan ekosistem seni ini.
Sebab menurut pandangannya, penguatan identitas budaya tidak sekadar bertujuan menjaga warisan leluhur agar tidak punah, melainkan juga instrumen magnet pariwisata yang efek dominonya akan menguntungkan perekonomian warga lokal.
Celni kemudian membandingkan komitmen regulasi anggaran Samarinda dengan wilayah tetangga, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim), yang dinilai jauh lebih berani berinvestasi pada aspek kebudayaan.
“Di kabupaten tetangga, plot anggaran yang digelontorkan khusus untuk pembinaan budaya bisa menembus angka puluhan miliar rupiah. Ketimpangan ini harus menjadi rapor merah sekaligus bahan evaluasi bagi Pemkot Samarinda,” sentilnya.
Bukan itu saja, legislator ini juga menyayangkan buruknya tata kelola cagar budaya yang ada, salah satunya nasib Museum Samarinda yang kondisinya kian merana dan kurang terawat, padahal sempat menjadi destinasi favorit dengan angka kunjungan yang menjanjikan.
“Infrastruktur fisiknya sudah dibangun bagus, tapi manajemen perawatannya kedodoran. Padahal, andai destinasi edukasi seperti museum ini dikelola dengan standar yang baik, aset ini sangat bisa diandalkan sebagai kantong pendapatan daerah,” pungkasnya. (san)
