Infonusa.co, Samarinda – Sekitar 100 orang massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan (Jamper) Kaltim menggelar unjuk rasa di depan Gedung Graha Pertamina, Jakarta. Aksi yang berlangsung pukul 10.00 ini menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sektor migas, khususnya terkait tidak diperpanjangnya kontrak pengeboran PT. Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) di Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS).
Dalam orasinya, Ahmad, koordinator lapangan aksi, menyampaikan kekecewaan atas keputusan yang dinilai merugikan kedaulatan energi nasional dan masyarakat lokal. Ahmad juga meminta maaf kepada masyarakat sekitar atas kemacetan yang terjadi di Jalan Medan Merdeka akibat aksi ini. Massa membentangkan spanduk tuntutan di depan gedung sebagai bagian dari penyampaian aspirasi.
Di tengah aksi, para peserta juga melakukan tabur bunga, simbol matinya keadilan bagi tenaga kerja lokal yang selama ini bergantung pada PDSI. Menurut Ahmad, tidak diperpanjangnya kontrak PDSI oleh PHSS mengancam keberlangsungan hidup banyak karyawan lokal, yang selama ini mendapat kesempatan bekerja di sektor migas melalui perusahaan milik negara tersebut.
Tensi aksi meningkat ketika pihak Pertamina tak kunjung menemui massa. Massa sempat mencoba masuk ke Gedung Graha Pertamina, sehingga terjadi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Ahmad menegaskan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons, bahkan siap untuk bermalam di lokasi.
Dalam orasinya, Ahmad menyatakan bahwa lahirnya gerakan nasionalisasi pengelolaan migas pada 2014 sempat memberikan harapan baru bagi masyarakat. Namun, keputusan yang lebih menguntungkan perusahaan non-BUMN dalam proyek-proyek strategis seperti PHSS mencederai semangat tersebut. PDSI sebagai anak perusahaan Pertamina, yang selama ini berkontribusi besar dalam memastikan ketahanan energi nasional, justru dikesampingkan.
Jamper Kaltim menyoroti dugaan adanya konflik kepentingan dalam proses tender yang dilakukan oleh PHSS, yang justru memenangkan perusahaan asing dan non-BUMN. Ahmad menyebutkan bahwa keputusan ini tidak hanya berdampak pada karyawan lokal, tetapi juga berpotensi melemahkan kemandirian energi nasional. “Apakah proses ini dijalankan dengan prinsip fairness? Kenapa rig milik BUMN seperti PDSI tidak diberi prioritas?” seru Ahmad dalam orasinya.
Jamper Kaltim mendesak Pertamina untuk segera mengevaluasi keputusan tersebut dan meminta kejelasan terkait proses tender yang berlangsung. Mereka juga menuntut agar pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir, turun tangan untuk memastikan BUMN tetap memegang peranan penting dalam sektor strategis seperti migas.
Aksi ini mencerminkan kekhawatiran yang meluas akan ketergantungan Indonesia pada teknologi asing dalam industri energi dan merosotnya peluang kerja bagi masyarakat lokal. Massa aksi pun berjanji akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan mereka dipenuhi, demi memastikan kedaulatan energi nasional tetap terjaga.
