Jalin Kerjasama, Perusda MBS Gandeng PT. Pelindo Kelola Pandu Tunda Kapal

- Jurnalis

Senin, 27 Februari 2023 - 21:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) dan PT. Pelindo Jasa Maritim jalin kerjasama bisnis untuk pengelolaan pandu tunda kapal di alur perairan Sungai Mahakam.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid menyampaikan bahwa kerjasama bisnis yang dibangun memiliki potensi tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Perlu digarisbawahi bahwa kerja sama antara Perusda MBS dengan PT Pelindo mesti didukung penuh dalam realisasinya, agar berdampak terhadap meningkatnya PAD, sebagaimana ditelisik pada pertemuan dengan Pelindo sebelumnya ada potensi pendapatan hingga Rp 500 miliar per bulan,” ujarnya.

Legislator perempuan yang akrab disapa Ely ini menjabarkan , pembahasan soal kerja sama pandu tunda antara Perusda MBS dengan PT. Pelindo sudah dirapatkan beberapa kali, bahkan sampai pada pertemuan ke lima. Target kedepannya adalah untuk penandatanganan nota kesepahaman antara kedua perusahaan tersebut, paling lambat tiga minggu dari sekarang.

Lebih lanjut, kata Ely, Sungai Mahakam sendiri punya magnet dan peran sentral pada perekonomian Kaltim, selain sebagai alur pelayaran penumpang, ekspedisi dan juga komoditas hasil tambang, perairan ini juga menjadi daya tarik investor dalam sektor kepariwisataan.

“Kami sudah berkomunikasi bagaimana perkembangan Perusda MBS dalam mempersiapkan kerja sama pandu tunda dengan Pelindo. Jadi untuk memenuhi hal tersebut mereka sudah berkoordinasi dengan vendor-vendor yang siap mendukung kegiatan tersebut,” jabar Ely.

Ia juga menerangkan, selain Jembatan Mahakama Kembar dan Jembatan Mahulu yang menjadi target kerja sama, Perusda MBS juga bisa melakukan kerja sama di wilayah lainnya sehingga kegiatan bisnis pelayaran tersebut bisa berekspansi ke wilayah alur sungai lainnya.

Intinya Komisi II DPRD Kaltim lebih terfokus mengupayakan sejumlah Perusda Kaltim bisa melebarkan sayap bisnis, yang bermuara pada peningkatan PAD, guna menyukseskan program pembangunan Kaltim ke depan, jelasnya.

“Meningkatnya PAD dan majunya Perusda adalah keinginan kami bersama, oleh sebab itu kami minta pihak Pemprov Kaltim juga mendukung penuh langkah-langkah mereka. Di samping itu mereka juga perlu didampingi untuk mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik,” tutupnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

KSOP Samarinda Sambut Positif Kehadiran Maritim Muda Kaltim, Dorong Kolaborasi Penguatan Sektor Kemaritiman
KOHATI Samarinda Bersinergi dengan Komisi III DPRD dan DLH Kota Samarinda Bahas Isu Lingkungan Kota Samarinda 
Hasanuddin Nilai Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Tetap Demokratis
Potensi Perikanan Kaltim Dinilai Besar, Guntur Dorong Pengelolaan Lebih Optimal
Sarkowi Nilai Penegakan Hukum Belum Optimal Tanpa Dukungan Kesadaran Masyarakat
Jangkau Wilayah Terpencil, Budianto Bulang Bawa Pesan Pancasila ke Long Nyelong
Banjir Berulang Disorot, DPRD Kaltim Minta AMDAL Perusahaan Dievaluasi Menyeluruh
Safari Natal Ekti Imanuel di Kubar, Pesan Kerukunan Jadi Penekanan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 Maret 2026 - 01:15 WIB

KSOP Samarinda Sambut Positif Kehadiran Maritim Muda Kaltim, Dorong Kolaborasi Penguatan Sektor Kemaritiman

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:24 WIB

KOHATI Samarinda Bersinergi dengan Komisi III DPRD dan DLH Kota Samarinda Bahas Isu Lingkungan Kota Samarinda 

Rabu, 17 Desember 2025 - 20:03 WIB

Hasanuddin Nilai Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Tetap Demokratis

Rabu, 17 Desember 2025 - 19:49 WIB

Potensi Perikanan Kaltim Dinilai Besar, Guntur Dorong Pengelolaan Lebih Optimal

Rabu, 17 Desember 2025 - 19:44 WIB

Sarkowi Nilai Penegakan Hukum Belum Optimal Tanpa Dukungan Kesadaran Masyarakat

Berita Terbaru