Infonusa.co, PENAJAM — Keluhan soal pupuk kembali mencuat di kalangan petani Penajam Paser Utara (PPU). Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Hariyono, angkat bicara terkait persoalan klasik ini yang belum juga menemukan solusi konkret di lapangan.
Dalam pernyataannya, legislator dari Partai Hanura itu menegaskan bahwa persoalan ketersediaan dan harga pupuk harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun pusat. Sebab, kelangkaan pupuk atau harga yang tidak sesuai acuan bisa berdampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian masyarakat.
“Masih banyak usulan dari petani soal pupuk. Harapan kita, pupuk itu bisa tersedia dengan harga yang wajar dan tidak mengalami mark up,” kata Hariyono saat ditemui pada Minggu (13/04/2025).
Ia menyebut, dalam berbagai agenda reses dan serap aspirasi, persoalan pupuk hampir selalu muncul dari desa-desa yang bergantung pada sektor pertanian. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa masih ada celah besar dalam sistem distribusi dan pengawasan pupuk bersubsidi.
Hariyono mengingatkan bahwa pertanian adalah tulang punggung ekonomi masyarakat PPU, khususnya di wilayah pedesaan. Jika sektor ini terganggu karena minimnya akses terhadap pupuk, maka efek domino-nya akan sangat terasa terhadap kesejahteraan petani.
“Kalau tidak ada perhatian terhadap pupuk, bagaimana mau bicara ketahanan pangan? Ini soal kebutuhan dasar petani,” tegasnya.
Ia pun mendorong adanya langkah nyata dari pemerintah, baik berupa pengadaan tambahan pupuk bersubsidi, pengetatan pengawasan distribusi, maupun bantuan langsung bagi petani yang paling terdampak. Pemerintah daerah, menurutnya, bisa menggandeng instansi vertikal atau mitra strategis dalam hal ini.
“Kalau bisa, intervensi pemerintah terhadap pengadaan pupuk itu ditingkatkan. Tidak hanya menunggu pusat, tapi juga bisa dimulai dari daerah,” pungkas Hariyono.
