Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Laila Fatihah serap aspirasi masyarakat dengan menggelar reses di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda, Senin 15 Mei 2023.
Agenda reses tersebut di selimuti rasa haru oleh Laila Fatihah yang merasa bangga karena dapat bersilaturahmi dengan konstituen yang memberikan antusiasme sangat tinggi untuk menghadiri gelaran serap aspirasi tersebut.
Soal infrastruktur, Lailah Fatihah menyebutkan masyarakat memiliki keluhan terhadap persoalan penerangan jalan yang selama ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, sehingga meminta untuk pembayaran listrik dapat ditanggung oleh Pemerintah sebab selama ini masih menjadi tanggungan masyarakat.
Selain itu terdapat pula aduan persoalan terjadinya banjir sehingga membutuhkan perbaikan drainase di jalan besar, dan juga terdapat di area masjid masih belum ada semenisasi yang menyulitkan masyarakat untuk melakukan ibadah.
Menangapi persoalan tersebut, Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menyebutkan persoalan pembiayaan listik penerangan jalan, dirinya mengaku akan mengawal untuk melakukan pengajuan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda.
Kemudian persoalan perbaikan drainase dirinya mengatakan bahwa hal tersebut berada di wewenang Pemerintah Provinsi, namun dirinya berkomitmen untuk mengawal pembangunan tersebut kepada dewan Provinsi untuk dilakukan penanganan banjir.
“Saya berharap sebenarnya siapapun yang menjadi anggota DPR yang daerah pemilihannya di palaran ini, sekiranya bisa lebih memperhatikan, karena kalau saya sendiri ya tidak mampu,” terangnnya.
Dirinya berharap, Pemerintah Kota melalui berbagai macam program yang dimiliki seperti halnya Probebaya dapat merealisasikan atau mengerjakan penbangunan infrastruktur yang belum terselesaikan.
“Dan semoga juga pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota itu memiliki program program yang pro ke masyarakat dalam hal ini infrastruktur,” ungkapnya.
Kendati demikian, kata Laila Fatihah, belum ada masyarakat yang menyampaikan kendala persoalan pengambangan Sumber Daya Manusia, sebab menurutnya sejauh ini masyarakat melihat sesuatu terkait sumbangsi pemerintah dari pembangun infrastruktur. (W4N)
