Infonusa.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian serius terhadap gejala pelambatan ekonomi yang mulai memukul sejumlah pelaku usaha lokal. Situasi ini diperparah oleh mencuatnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan akibat tren melemahnya harga batu bara global.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai seluruh pihak perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berkembang saat ini. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dirinya mengungkapkan bahwa beberapa pedagang dan pelaku usaha telah menyampaikan keluhan terkait berkurangnya aktivitas jual beli dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada perputaran usaha dan pendapatan masyarakat.
Meski demikian, Helmi optimistis situasi tersebut tidak berlangsung lama. Ia berharap aktivitas ekonomi di Samarinda dapat kembali bergairah seiring membaiknya kondisi pasar dan meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Kita berharap kondisi ekonomi segera membaik dan aktivitas usaha kembali normal. Pelaku usaha juga perlu menyesuaikan strategi dengan keadaan yang ada saat ini,” ucapnya.
Menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan pelaku usaha adalah mengatur stok barang secara lebih cermat agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan begitu, risiko penumpukan barang dan kerugian usaha dapat diminimalkan.
Di tengah tantangan tersebut, Helmi melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah berpotensi menghadirkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
Ia menjelaskan, operasional dapur-dapur MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Kebutuhan itu dinilai dapat membuka ruang usaha bagi pedagang, petani, peternak, hingga distributor lokal.
“Program ini memiliki kebutuhan bahan baku yang cukup besar. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentu dapat memberikan peluang bagi pemasok dan pelaku usaha lokal,” katanya.
Agar manfaat ekonomi program tersebut dapat dirasakan lebih luas, Helmi meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin terlibat sebagai mitra penyedia bahan pangan maupun jasa pendukung lainnya.
Menurutnya, proses perizinan dan administrasi yang sederhana akan membantu pelaku usaha lokal lebih mudah berpartisipasi dalam program tersebut.
Selain membahas kondisi ekonomi, Helmi juga menyoroti isu PHK yang mulai mencuat di sektor pertambangan.
Ia mengingatkan perusahaan agar tetap mematuhi ketentuan ketenagakerjaan apabila harus mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja.
“Jika memang ada PHK, seluruh prosesnya harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sepihak,” tegasnya.
Ia memahami perusahaan tengah menghadapi tekanan akibat kondisi pasar yang belum stabil. Namun, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan hak-hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Helmi mengajak para pekerja untuk meningkatkan kompetensi dan mulai mempertimbangkan peluang usaha alternatif sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di dunia kerja.
“Memiliki keterampilan tambahan atau mencoba usaha mandiri bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” tambahnya.
DPRD Samarinda akan terus mengikuti perkembangan situasi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah. Ia memastikan lembaganya siap menerima dan menindaklanjuti berbagai masukan maupun laporan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Apabila ada persoalan yang disampaikan masyarakat, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai tugas dan fungsi DPRD,” pungkasnya. (Sb/Adv)
