DPRD PPU Soroti Lambannya Penyediaan Fasilitas Pengairan yang Paksa Petani Alihfungsikan Lahan

- Jurnalis

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 19:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infonusa.co, Penajam Paser Utara – Lambannya penyediaan fasilitas pengairan di Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Menurut anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur pengairan secara tepat waktu memaksa masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan pertanian mereka menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dalam pandangannya, alih fungsi lahan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi lebih merupakan akibat dari kurangnya dukungan fasilitas dari pemerintah.

“Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan karena memang kita sendiri lamban memberikan mereka fasilitas,” ujar Ishaq.

Menurutnya, ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air untuk lahan pertanian mereka, pilihan untuk beralih ke tanaman lain seperti kelapa sawit menjadi langkah terakhir yang terpaksa diambil.

Kondisi ini, lanjut Ishaq, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah harus introspeksi dan melihat kelemahan dalam penyediaan infrastruktur pendukung pertanian.

Ishaq menambahkan bahwa persoalan pengairan seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah agar petani tidak perlu mengambil langkah drastis dengan mengubah lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Jangan hanya mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang lain dong,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu berhenti mencari kambing hitam dalam masalah ini dan sebaliknya fokus pada penyediaan solusi konkret yang bisa mendorong petani untuk tetap bertahan di sektor pertanian.

Bagi Ishaq, solusi dari pemerintah adalah kunci agar masyarakat tidak merasa perlu mengalihfungsikan lahan mereka. Tanpa adanya sistem pengairan yang memadai, petani kesulitan mempertahankan lahan pertanian, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada pasokan air yang stabil untuk irigasi.

“Solusinya dari kita, kalau pengairannya nggak jelas, mereka kesulitan mendapat air. Jadi, jangan hanya menyalahkan masyarakat,” lanjut Ishaq.

Ia berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membangun fasilitas pengairan yang andal, sehingga masyarakat bisa kembali mengoptimalkan lahan mereka untuk pertanian. ADV/IB

Berita Terkait

Fiskal PPU Tertekan, Ketua DPRD Minta APBD Fokus pada Kebutuhan Dasar
DPRD PPU: Kopdes Bisa Putus Mata Rantai Tengkulak, Tapi Pengelola Harus Transparan
Beras PPU Banyak Keluar Daerah, DPRD Soroti Rantai Distribusi
DPRD PPU Soroti Serapan Gabah, Petani Jangan Dibebani Persoalan Pascapanen
Pejabat Baru PPU Diminta Tak Sekadar Isi Jabatan, PR Lama Harus Diselesaikan
DPRD PPU Soroti Pengawasan Dapur MBG, Keamanan Makanan Jadi Perhatian
Karhutla dan Kemarau Tekan PPU, DPRD Dorong Embung untuk Selamatkan Pertanian
CT Scan Sudah Ada, DPRD PPU Dorong SDM dan Perawatan Alat Diperkuat
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 21:51 WIB

Fiskal PPU Tertekan, Ketua DPRD Minta APBD Fokus pada Kebutuhan Dasar

Rabu, 16 September 2026 - 21:49 WIB

DPRD PPU: Kopdes Bisa Putus Mata Rantai Tengkulak, Tapi Pengelola Harus Transparan

Selasa, 15 September 2026 - 21:47 WIB

Beras PPU Banyak Keluar Daerah, DPRD Soroti Rantai Distribusi

Senin, 14 September 2026 - 21:45 WIB

DPRD PPU Soroti Serapan Gabah, Petani Jangan Dibebani Persoalan Pascapanen

Senin, 14 September 2026 - 21:43 WIB

Pejabat Baru PPU Diminta Tak Sekadar Isi Jabatan, PR Lama Harus Diselesaikan

Berita Terbaru

Foto: Kepala Bidang Aset BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno.

Pemkab Kukar

Sebanyak 101 Kendaraan Rusak Berat di Kukar Masuk Proses Lelang

Kamis, 15 Okt 2026 - 17:21 WIB