Infonusa.co, Penajam — Meski Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan angka kemiskinan ekstrem telah mencapai nol persen pada 2024, DPRD menilai persoalan kemiskinan secara umum masih menjadi tantangan serius di lapangan.
Anggota DPRD PPU, M. Bijak Ilhamdani, menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak bisa mengandalkan pendekatan bantuan instan semata. Menurutnya, pendekatan jangka pendek seperti bantuan tunai belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Memang kemiskinan ekstrem disebut nol persen, tapi itu hanya yang berpendapatan di bawah Rp300 ribu. Pemerintah beri bantuan Rp400 ribu dan dianggap tuntas. Padahal, kemiskinan umum masih tinggi,” jelas Bijak, Selasa (3/6/2025).
Ia menyebut penghapusan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Intervensi tunai, menurutnya, tidak cukup untuk memutus mata rantai kemiskinan tanpa disertai penguatan kapasitas ekonomi lokal.
“Tidak bisa instan. Harus ada strategi jangka panjang yang membangun kemandirian warga,” tegasnya.
Bijak juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing sektor ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang sehat. Hal ini dinilai lebih berkelanjutan dibanding sekadar distribusi bantuan sosial.
“Pemerintah daerah harus perkuat kapasitas fiskal dan ekonomi. Hanya itu yang bisa membuat masyarakat mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar program bantuan tunai yang selama ini dijalankan dievaluasi secara menyeluruh, guna mengukur efektivitasnya dalam menekan angka kemiskinan secara riil.
“Kalau tidak dibarengi dengan penguatan ekonomi daerah, sulit dikatakan efektif,” pungkasnya.
