Infonusa.co, PENAJAM – Program Beasiswa Kaltim Tuntas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalami kendala pencairan pada tahun 2025. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menyebut transisi kepemimpinan di provinsi turut memengaruhi kelancaran pencairan dana. Namun ia menegaskan bahwa perubahan politik tidak bisa dijadikan alasan untuk menelantarkan mahasiswa penerima beasiswa.
“Yang jadi pertanyaan kami adalah nasib mahasiswa semester tiga ke atas yang dulu lolos dan menerima Beasiswa Kaltim Tuntas, tapi sekarang dananya tak bisa dicairkan,” kata Thohiron, Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa ribuan mahasiswa telah dinyatakan layak menerima bantuan melalui proses seleksi ketat, bahkan sudah lolos verifikasi dan ditetapkan dalam SK. Namun hingga kini, dana yang semestinya bisa dimanfaatkan masih tertahan.
“Uangnya sudah di rekening mahasiswa. Tapi karena ada pergantian gubernur, pencairannya tersendat. Ini tidak adil,” tegasnya.
Thohiron mendesak Pemprov untuk bertanggung jawab dan tidak mengabaikan hak para mahasiswa. Ia juga mengusulkan agar program beasiswa baru seperti Gaspol (Gerakan Akses Sekolah dan Pendidikan Optimal) dialokasikan untuk mahasiswa yang belum pernah menerima bantuan serupa, bukan menggantikan program yang sedang berjalan.
“Gaspol bisa untuk yang belum pernah dapat. Tapi untuk yang sudah tercatat dalam Kaltim Tuntas, dananya harus tetap dicairkan,” ujarnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya kesinambungan program ini karena terbukti membantu mahasiswa dari berbagai latar belakang dan kampus.
“Program ini inklusif dan sangat membantu. Jangan dihentikan hanya karena ganti pemimpin,” pungkasnya.
