Infonusa.co, Penajam– Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahruddin M Noor, mendesak percepatan pembentukan tim khusus yang akan menangani berbagai aspek strategis terkait rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Desakan itu telah ia sampaikan langsung kepada Bupati PPU sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan pihak Otorita IKN.
“Ini kesepahaman kita dengan otorita, bahwa masing-masing pihak harus segera membentuk tim. Tujuannya agar pembahasan poin-poin penting tidak mandek terlalu lama,” ujar Syahruddin, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, tim tersebut akan membahas sejumlah isu krusial, mulai dari batas wilayah administratif, pengelolaan aset daerah, hingga struktur pemerintahan desa dan kecamatan yang terdampak perubahan otoritas.
“Belum ada pemindahan secara resmi, tapi kita harus antisipasi sejak awal. Aset seperti sekolah, puskesmas, dan SDM harus dipetakan sejak sekarang,” tegasnya.
Ia menyoroti perlunya kejelasan status administratif bagi warga dan aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini berada di wilayah PPU namun kelak masuk dalam kawasan IKN. Menurutnya, tanpa pembahasan awal yang matang, transisi berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Kalau tidak disiapkan, akan timbul persoalan. Apakah mereka tetap ikut PPU atau otomatis menjadi bagian dari otorita? Ini harus dijawab sejak sekarang,” katanya.
Syahruddin juga menyinggung wacana pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN yang hingga kini belum memiliki kerangka hukum dan konsep yang pasti dari pemerintah pusat. Ia menilai, meskipun menunggu arah pusat, koordinasi aktif dengan otorita tetap harus dimulai segera.
“Masalahnya bukan hanya regulasi pusat, tapi soal inisiatif daerah. Ini tinggal kemauan, agar prosesnya tidak berlarut dan masyarakat tahu arah kebijakan,” tutupnya.
