Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim menyoroti Sarana dan Prasarana (Sapras) khususnya di bidang pendidikan masih tidak sesuai kebutuhan.
Menurutnya, Sarpras saat ini sedang jalan di tempat. Sebab, banyaknya fasilitas fisik yang dinilai masih kurang mendukung dunia pendidikan. Saat ini yang kita crosscheck (pemeriksaan ulang) terutama adalah salah satu program prioritas Walikota yaitu program bantuan peralatan dan sarana untuk menunjang program belajar 12 tahun.
“Yang paling utama kita crosscheck terkait yang disampaikan waktu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, red), nah yang kita dapatkan datanya ternyata masih banyak sekolah – sekolah yang peralatan dan sarana prasarananya belum memenuhi standarisasi,” ujar Rohim.
Ia melanjutkan, menurutnya mesti ada ukuran dalam menunjang program belajar 12 tahun, artinya semua sekolah di Samarinda itu seluruhnya dapat terfasilitasi dengan baik.
“Karena kan di situ enggak disebut berapa persen, tapi disebut bantuan sarana prasarana 12 tahun berarti seluruh sekolah, nah yang tahun 2023 itu kita crosscheck datanya, kurang lebih baru 50 persen yang tersentuh dari bantuan itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Rohim menyampaikan bahwa artinya dari yang disampaikan oleh Walikota ternyata belum seluruh sekolah SD, SMP, maupun PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan dan saran atau prasarananya.
“Soal pasar SNI mestinya ada dalam program prioritaskan tunjangan pendidikan, mestinya sekolah itu yang diprioritaskan karena disitu generasi muda kita terdidik,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
