Infonusa.co, Samarinda – Sorotan tajam kembali diarahkan ke tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Samarinda. Kali ini, Komisi II DPRD Kota menuntut transparansi lebih dalam pengelolaan keuangan serta kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai pengawasan terhadap BUMD selama ini masih bersifat normatif dan kurang menyentuh akar persoalan. Ia menegaskan pentingnya perubahan paradigma, dengan mendorong sistem pengawasan berbasis data dan bukti yang konkret. Menurutnya, laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional harus menjadi pijakan utama dalam mengevaluasi kinerja BUMD.
“Sudah saatnya kita tinggalkan model pengawasan yang hanya seremonial. Kami ingin melihat laporan yang jelas, angka yang bisa diuji, dan dampak yang terasa bagi masyarakat,” tegas Iswandi.
“Kami tidak ingin bekerja hanya berdasarkan asumsi atau opini. Semua harus berbasis data dan fakta agar pengawasan kami objektif,” jelasnya.
Komisi II menilai bahwa laporan keuangan BUMD yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Dokumen ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan kinerja BUMD selaras dengan kepentingan publik, terutama dalam konteks stabilitas ekonomi daerah.
“Dengan wali kota yang memiliki rekam jejak profesional, maka sudah seharusnya kami di DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan secara profesional,” kata Iswandi.
Lebih lanjut kata dia, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan jajaran eksekutif, khususnya Bagian Ekonomi Pemerintah Kota. Komunikasi yang harmonis dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah potensi konflik kepentingan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Sinergi sejak awal itu penting, jangan sampai nanti saat ada masalah, semua pihak justru saling menyalahkan,” tukasnya. (Ikhsan/Adv)
