Infonusa.co, Samarinda – Kalangan legislatif di Kota Samarinda menyayangkan masih minimnya porsi alokasi anggaran yang dikucurkan untuk menyokong program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB).
Minimnya sokongan dana ini dikhawatirkan dapat memicu pincangnya efektivitas program dalam meredam ledakan jumlah penduduk di masa depan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengemukakan bahwa program KB memikul fungsi yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas demografi daerah. Sayangnya, keterbatasan kapasitas fiskal sejauh ini masih menjadi ganjalan utama dalam operasional program di lapangan.
“Keberhasilan penekanan laju pertumbuhan penduduk ini membutuhkan sokongan finansial yang proporsional. Tanpa dana yang memadai, esensi dari program ini sulit menyentuh masyarakat luas,” papar Anhar.
Anhar memaparkan, dampak dari melonggarnya sistem pengendalian penduduk memang tidak serta-merta berwujud dalam waktu dekat. Namun dalam jangka panjang, fenomena lonjakan warga berpotensi memicu bom waktu yang membebani daya tampung sektor layanan kesehatan hingga mempersempit ketersediaan lapangan kerja.
“Jika tren pertambahan ini tidak diantisipasi lewat regulasi yang ketat sejak awal, beban daerah di masa mendatang akan semakin berat di berbagai lini kehidupan,” tambahnya.
Dirinya turut mengkritisi ketimpangan antara luasnya cakupan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) dengan ketersediaan plafon anggaran yang dialokasikan. Faktor inilah yang dinilai membuat target-target capaian dinas kerap kali meleset.
“Tanggung jawab mereka sangat masif, sehingga sudah sewajarnya diimbangi dengan modal operasional yang sepadan agar kinerjanya bisa terarah dan produktif,” tegas Anhar.
Lebih jauh, legislator Samarinda ini membeberkan rapor hasil evaluasi terhadap beberapa proyek percontohan terdahulu, salah satunya program Kampung KB. Dari catatannya, program tersebut dinilai belum membuahkan hasil nyata dan terkesan sekadar pemenuhan formalitas laporan administratif semata.
“Indikator di lapangan menunjukkan bahwa serapan program sebelumnya masih jauh dari kata memuaskan dan belum memberikan impak sosial yang nyata bagi masyarakat,” sentilnya secara terbuka.
Ia mengakui bahwa buruknya capaian kinerja di masa lalu tersebut secara otomatis berimbas negatif pada penentuan postur anggaran pada tahun berikutnya. Kegagalan eksekusi program memicu lahirnya kebijakan pembatasan dana, yang akhirnya membuat program KB periode ini harus puas dengan jatah dana yang sangat ketat.
“Catatan merah dari evaluasi tersebut menjadi dasar pemangkasan kuota dana, sehingga aktivitas pemeliharaan program saat ini menjadi agak tersendat,” akunya.
Kendati demikian, pihak dewan menegaskan tidak akan menutup mata dan tetap membuka ruang komunikasi untuk memberikan suntikan dana yang lebih besar, asalkan pihak dinas mampu menyodorkan cetak biru perencanaan yang matang serta berorientasi pada hasil nyata.
“Apabila formulasi program yang diusulkan ke depan dinilai konkret, transparan, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga, kami di legislatif tentu akan memperjuangkan alokasi dana yang jauh lebih ideal pada masa sidang berikutnya,” pungkas Anhar. (san)
