Infonusa.co, Samarinda – Massa aksi yang tergabung dalam Maritim Muda Nusantara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan demonstrasi di depan Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Samarinda atau Pelindo Samarinda, Jalan Pelabuhan Samarinda, pada Rabu (28/05/2025)
Ratusan massa aksi yang serentak mengenakan kaos hitam ini menuntut aktivitas pandu tunda kapal yang melintas di aliran Sungai Mahakam.
Bahkan, di sana mereka menyatakan kekecewaannya atas sikap Pelindo IV yang dinilai tidak berkomitmen terhadap janji-janji yang telah disampaikan.
Ketua Maritim Muda Nusantara Kaltim, Muhammad Riduan menegaskan massa aksi yang tergabung dalam beberapa lembaga serta masyarakat meminta PT Pelindo IV Samarinda guna memberikan tranparansi pengelolaan Pandu Tunda yang berlayar melewati kolong jembatan mahakam.
“Ini adalah bentuk daripada komitmen kami dalam mengawal kepentingan publik terkait pengelolaan pandu dan tunda pengolongan jembatan yang di kelola oleh pihak PT Pelindo IV Samarinda,” jelasnya.
Ia mengatakan pihaknya akan tetap konsisten dalam mengawal beberapa tuntutan aksi-aksi sebelumnya, terkait transparansi penuh pengelolaan Pandu Tunda pengolongan jempatan mahakam.
“Ya, karena mengenai persoalan pengelolaan Pandu Tunda dikelola langsung oleh pihak PT Pelindo IV Samarinda yang bermitra dengan beberapa perusahaan daerah yang ada di Kaltim,” kata Riduan saat diwawancarai oleh pihak wartawan.
Dalam aksi tersebut, bukan hanya tuntutan soal transparasi pengelolaan Pandu Tunda saja, tapi juga mengenai evaluasi standar operasional prosedur (SOP) pekerjaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada pengelolaan Pandu Tunda penggolongan jembatan pihak PT Pelindo IV Samarinda.
Mengenai tuntutan ini, pihak Pelindo telah memberikan satu dokumen keputusan yang berisi tentang SOP baru yang pihaknya keluarkan di bulan maret kemarin.
“Untuk SOP terbaru sudah kita terima dan akan kami pelajari terlebih dahulu,” ucapnya.
Namun, lanjut Riduan, tuntutan yang selalu pihaknya bawa mengenai persoalan transparansi penuh terhadap pengelolaan Pandu Tunda di pengolongan jembatan mahakam belum menemui titik temu.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak PT Pelindo IV Samarinda seperti tak ingin menyampaikan informasi tersebut kapada massa aksi dan juga publik dangan dasar kerahasiaan, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan.
“Padahal PT Pelindo IV Samarinda mempunyai hak mengelola, serta bermitra dengan beberapa perusahaan daerah lainnya yang ada di Kaltim dan hingga kini belum ada jawaban pasti yang diberikan. Dengan dalih menjaga kerahasiaan kontrak kerjasama anatar pelindo dengan beberapa perusahaan daerah tersebut,” imbuhnya.
“Bahkan muncul dugaan bagi kami ada hal-hal yang kemudian disembunyikan oleh pihak PT Pelindo IV Samarinda, sehingga hal itu tidak dapat disampaikan kepada publik,” sambungnya.
Terakhir, hal inilah yang mendorong kami untuk terus mencoba guna menuntut transparansi penuh terhadap pengelolaan Pandu Tunda pengolongan jembatan mahakam, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan publik, serta tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
