Infonusa.co, Samarinda – Komite Rakyat Melawan Kaltim (KRMT) Reski Demas Pawai selaku penanggungjawab agenda Mimbar Demokrasi dengan tema “Kondisi Hak Asasi Manusia (HAM)” selama periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di Indonesia menjadi sorotan dengan banyak tantangan yang berlangsung di lapangan parkir gor 27 Unmul pada Rabu 13 Desember 2023.
Reski menjelaskan bahwa kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) selama periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dinilai mengkhawatirkan, dengan penurunan kebebasan sipil, budaya kekerasan dan impunitas terutama di Papua dan Papua Barat. Langkah-langkah pemerintah, dari pembentukan tim penyelesaian kasus HAM hingga pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Ini memunculkan kekhawatiran akan seriusnya negara dalam melindungi HAM,” ucap Reski, sapaanya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat 3.091 pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,26% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2.729 pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terus meningkat setiap tahun.
“Artinya kita membutuhkan konsistensi dan ketegasan dari penegak hukum serta instansi pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM, baik yang bersifat ringan maupun berat,” tegasnya
Sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti Tragedi 1965-1966, Tragedi Tanjung Priuk 1984, Tragedi Semanggi II 1999, Tragedi Munir 2004, Reformasi Di Korupsi 2019, Salim Kancil 2015, dan Penculikan Wiji Tukul, tetap menjadi bayangan gelap dalam sejarah Indonesia.
“Meskipun sudah jelas sebagai bentuk pelanggaran HAM, hingga kini belum ada titik terang mengenai pelaku dan motif di balik peristiwa-peristiwa tersebut,” katanya.
Pada sisi politik, menjelang Pemilu 2024, isu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Capres-Cawapres menjadi topik strategis. Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengindikasikan politik dinasti oleh Presiden Jokowi Widodo, memberikan tiket emas kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pusat kontroversi.
“Problem ini yang menjadi pembuatan keputusan tersebut diwarnai ketidakhadiran Anwar Usman, Ketua MK, dalam beberapa agenda pembahasan,” tegasnya.
Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyimpulkan bahwa Anwar Usman bersalah melakukan pelanggaran etik dan diberhentikan dari jabatannya. Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka dan ipar dari Presiden Jokowi, terlibat dalam keputusan yang dipandang sarat dengan kepentingan politik dinasti.
Dalam respons terhadap kondisi ini, Komite Rakyat Melawan Kaltim menyatakan sikap untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM dan menolak politik dinasti. Mereka menekankan bahwa pemajuan dan penghormatan HAM adalah dasar keadilan dan demokrasi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara.
“Kami akan tetap melawan dan mengawal sampai tuntas persoalan ini,” ungkapnya singkat.
