Infonusa.co, Balikpapan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim melaksanakan kegiatan Penguatan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Kegiatan yang diikuti oleh PPMHA se-kabupaten/kota di Kaltim tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni sejak tanggal 22 hingga 24 Oktober 2023 lalu, di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.
Kegiatan Penguatan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) diikuti sebanyak 50 peserta yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup se-kabupaten/kota Kaltim, Bagian Hukum Setdaprov Kaltim dan perwakilan camat.
Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi, Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim dan Yayasan Bioma, serta Perkumpulan Padi turut dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi menyampaikan, dilaksanakannya kegiatan itu untuk merefleksi tugas dan fungsi panitia PPMHA masing-masing serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam melakukan proses identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan MHA.
Menurut Anwar Sanusi, kegiatan tersebut tidak terlepas dari implementasi pelaksanaan Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fun (FCPF-CF). Khususnya pada komponen tata kelola hutan dan lahan, melalui dukungan percepatan pengakuan masyarakat adat di Kaltim.
“Tentunya harapan kita supaya capaian fasilitasi percepatan pengakuan dan perlindungan MHA di Kaltim tersampaikan dari implementasi pelaksanaan FCPF-CF.
Termasuk informasi tentang tata cara identifikasi, verifikasi dan validasi dokumen MHA. Sekaligus meningkatkan pemahaman peserta PPMHA dalam memfasilitasi proses pengakuan dan perlindungan,” pungkasnya.
