Infonusa.co, Samarinda – Kader HMI Cabang Samarinda bersama perwakilan dari nelayan melakukan aksi demonstrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk protes karena nelayan sulit mendapatkan solar subsidi. HMI Samarinda membawa empat tuntutan Meminta DKP Kaltim untuk segera menindaklanjuti masalah kesulitan solar subsidi untuk nelayan di Kota Samarinda, segera bangun SPBN di Kota Samarinda, meminta transparansi pendistribusian BBM Solar subsidi bagi nelayan di Kota Samarinda dan tindak tegas mafia pengetap solar subsidi di Kota Samarinda.
Kabid PTKP HMI Cabang Samarinda, Naufal Banu Tirta Satria mengatakan bahwa HMI Cabang Samarinda turun aksi karena keresahan dari masyarakat dan nelayan di Kota Samarinda sebagai bagian dari masyarakat yang sulit mendapatkan pasokan solar subsidi untuk kebutuhannya.
“HMI bergerak didasari oleh keresahan masyarakat dan nelayan tentunya adalah bagian dari masyarakat yang perlu diperjuangkan kesejahteraannya, bagaimana nelayan bisa sejahtera kalau dipaksa berburu solar subsidi yang langka dan tidak dipenuhi kuota pendistribusian solar subsidi khusus nelayan” ucapnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa HMI Cabang Samarinda membawa beberapa tuntutan untuk segera ditindak lanjuti oleh DKP Provinsi Kaltim terkait permasalahan kelangkaan solar subsidi untuk kebutuhan nelayan dan segera membangun SPBN di Kota Samarinda.
“SPBN sudah ditutup dari 2021 dan nelayan dipaksa membeli solar subsidi di SPBU dengan membawa jerigen dan mengantri bersama kendaraan lainnya belum lagi persoalan kuota yang diminta untuk memenuhi kebutuhan nelayan, hal tersebut harus sesegera mungkin ditindaklanjuti” ujarnya.
Aksi yang dilakukan oleh HMI Cabang Samarinda juga didasari dengan observasi lapangan dan dengan dibersamai langsung oleh perwakilan dari nelayan pada saat aksi dan audiensi yang mengeluhkan langsung soal keresahannya sebagai nelayan.
“Tadi sudah dikatakan langsung oleh perwakilan dari nelayan bahwa pembangunan SPBN khusus nelayan sangat dibutuhkan untuk memenuhi dan mempermudah mendapatkan solar subsidi dan juga DKP harus lebih selektif dalam memberikan rekomendasi untuk pembelian solar subsidi kepada nelayan karna banyak disalahgunakan” lanjutnya.
Banu sapaan akrabnya juga mengatakan, ia telah mendengar jawaban dari DKP Kota dan Provinsi yang langsung dihadiri oleh Kepala Dinas nya yang berkomitmen langsung dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh HMI Cabang Samarinda.
“Saat audiensi DKP Kota dan Provinsi sepakat dengan menandatangani surat pernyataan bahwa berbagai permasalahan tersebut benar adanya dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan berkordinasi langsung dengan Wali Kota, DPRD dan BPH Migas” ujarnya.
HMI Cabang Samarinda akan terus mengawal kesepakatan dan upaya tindaknlanjut yang akan dilakukan oleh DKP Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda dan akan terus bergerak hingga nelayan mendapatkan haknya.
“Gerakan ini tidak berhenti sampai disini, kami akan terus mengawal segala hal yang sudah dikatakan dan disepakati tadi, kami juga akan kembali bergerak apabila nelayan masih kesulitan mendapatkan solar subsidi karena kesepakatan yang dilanggar.” akhirnya.
