Infonusa.co, Samarinda – Keberadaan rokok elektrik atau vape kembali menjadi sorotan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan, produksi, dan perdagangannya. Pertimbangan tersebut mencakup potensi risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, serta kemungkinan penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 perlu dihormati. Ia menilai, dengan adanya fatwa tersebut tidak langsung membuat seluruh toko vape menghentikan operasionalnya. Sebab, masih ada ketentuan hukum yang mengatur perizinan dan aktivitas perdagangan.
Dirinya juga menjelaskan bahwa MUI turut memberikan rekomendasi kepada Presiden dan DPR RI untuk membuat regulasi yang bisa mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.
“Fatwa tersebut tidak otomatis mencabut izin usaha ataupun memerintahkan seluruh toko vape untuk langsung tutup,” ujar Firnadi, Jumat (13/11/2026).
Firnadi menambahkan bahwa pemerintah kini memiliki PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pengendalian rokok elektrik. Regulasi ini melarang penjualan vape kepada masyarakat di bawah usia 21 tahun, ibu hamil, serta membatasi penggunaan di sekitar area pendidikan dan tempat bermain anak.
Menurutnya, langkah prioritas saat ini adalah memaksimalkan penegakan aturan yang sudah ada sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap anak dan remaja harus menjadi fokus utama dalam pengawasan produk ini.
“Perlindungan anak dan remaja harus menjadi perhatian utama. Aturan yang sudah ada perlu dijalankan secara konsisten,” jelasnya.
Di sisi lain, MUI telah memberikan rekomendasi kepada Presiden dan DPR RI untuk menyusun regulasi pelarangan vape secara menyeluruh.
Firnadi berharap kebijakan ke depan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjamin aspek kesehatan masyarakat. (Adv/Ngl)










