Infonusa.co, Samarinda – Rencana pemerintah pusat untuk mengambil alih pembayaran gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke dalam APBN memicu reaksi dari legislatif daerah.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menyambut positif rencana tersebut, namun ia meminta pemerintah pusat untuk lebih teliti dalam menentukan anggaran agar tidak merugikan keuangan daerah.
Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi ratusan PPPK, termasuk 304 pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim yang saat ini masih berstatus paruh waktu. Jika terealisasi, beban belanja pegawai daerah akan berkurang secara signifikan sehingga anggaran bisa dialihkan untuk pembangunan.
Agusriansyah, mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak menjadikan pengalihan gaji dari APBD ke APBN sebagai alasan untuk memangkas dana transfer ke daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).
“Jangan sampai perpindahan penggajian PPPK, termasuk perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu, justru menjadi dasar pemerintah pusat melakukan pemotongan DAU,” ucap Agusriansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Agusriansyah khawatir jika pusat hanya memindahkan beban administrasi tanpa komitmen pendanaan yang jelas. Ia takut nilai gaji PPPK yang sebelumnya dibayar daerah nantinya dijadikan dasar pengurangan transfer dana pusat, sehingga daerah tetap menanggung beban secara tidak langsung.
“Substansinya tetap daerah yang membayar. Hanya saja anggaran pemerintah daerah dipindahkan ke pusat. Jangan sampai dengan alasan sudah menjadi beban pemerintah pusat, akhirnya bukan anggaran kementerian yang dibebankan, tetapi anggaran pemerintah daerah lagi yang dipotong,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pembiayaan gaji pokok PPPK melalui APBN merupakan salah satu prioritas utama yang sedang diperjuangkan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kepastian masa depan bagi tenaga honorer maupun PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Alhamdulillah bisa terakomodasi berkat perjuangan pimpinan DPR bersama pemerintah,” ujar Bahtra.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum. Pemerintah dan DPR saat ini masih mematangkan regulasi tersebut sebelum dapat diterapkan secara nasional.
Terkahir, Agusriansyah bersama pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar hak pegawai terjaga tanpa mengorbankan fiskal daerah. (Adv/Ngl)










