Infonusa.co, Samarinda – Hadirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang dalam Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape turut menuai berbagai polemik, seperti aspek penerimaan pajak bagi daerah yang diterima dari para pelaku usaha tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan menilai perlunya pemisahan data yang lebih rinci agar dampak fiskal bagi daerah dapat terukur dengan akurat.
Ada dua penerimaan yang perlu dibedakan. Ia menyebut cukai rokok elektrik masuk ke penerimaan pemerintah pusat. Sementara itu, pajak rokok atas rokok elektrik sebesar 10 persen dari nilai cukai.
Selain itu, kata Firnadi, pemerintah pusat memungut pajak ini secara bersamaan dengan cukai, kemudian menyalurkannya ke pemerintah provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk.
“Dari penerimaan di tingkat provinsi, sebanyak 70 persen wajib dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten dan kota” ujar Firnadi, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, mekanisme tersebut menyebabkan omzet toko vape tidak bisa menjadi acuan dalam menghitung penerimaan APBD. Oleh karena itu, data riil mengenai kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah menjadi sangat penting.
Lebih lanjut, Firnadi mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan rincian resmi mengenai porsi rokok elektrik dalam total penerimaan pajak rokok di Kaltim. Hal ini menyulitkan daerah dalam memproyeksikan potensi pendapatan secara mandiri.
“Saya akan mendorong Komisi II meminta penjelasan Bapenda Kaltim dan Bea Cukai mengenai realisasi 2025 dan 2026, termasuk apakah porsi rokok elektrik bisa dipisahkan dari penerimaan pajak rokok secara keseluruhan,” ucapnya
Data tersebut dinilai sebagai instrumen penting bagi pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak fiskal secara akurat jika di masa depan pemerintah pusat melakukan perubahan kebijakan terkait tarif maupun skema pemungutan.
Terakhir, ia berharap dengan adanya transparansi data, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan anggaran yang lebih baik. Langkah ini juga memastikan bahwa pembagian hasil pajak ke tingkat kabupaten dan kota berjalan sesuai dengan porsi yang semestinya. (Adv/Ngl)










