Infonusa.co, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur memegang potensi besar di sektor kelapa sawit dengan luas perkebunan mencapai 1,43 juta hektare. Produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang menyentuh angka 21,18 juta ton per tahun ini semestinya menjadi penggerak ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa angka produksi yang fantastis tidak bisa menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, mulai dari pembangunan kebun masyarakat hingga kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Dengan luas tanam 1,43 juta hektare dan produksi 21,18 juta ton TBS per tahun, sawit merupakan sektor strategis bagi Kaltim. Kita perlu melihat manfaatnya bagi petani, kepatuhan perusahaan membangun kebun masyarakat, serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” ujar Firnadi.
Terkait tata kelola, Firnadi mendesak Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim agar transparan membuka data kepatuhan perusahaan. Berdasarkan sistem SIPERIBUN, tercatat 210 perusahaan di Kaltim, namun pelaporan mengenai realisasi kebun masyarakat masih perlu diperinci agar publik mengetahui perusahaan mana yang benar-benar patuh.
“Untuk setiap perusahaan, Disbun perlu menjelaskan dasar kewajibannya, luas kebun masyarakat yang sudah direalisasikan, jumlah penerima manfaat, serta teguran atau sanksi yang diberikan. Persentase realisasi plasma per kabupaten juga harus disertai dasar perhitungan yang jelas” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinkronisasi data antar instansi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Firnadi, potensi pajak seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat harus diperiksa dengan ketat melalui koordinasi antara Disbun, Bapenda, dan dinas terkait lainnya.
Terakhir, Firnadi menekankan perlunya pengawasan terhadap komitmen penyetaraan harga TBS bagi pekebun mandiri dan plasma. Ia berharap agar komitmen pemerintah daerah terkait keadilan harga benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan, bukan sekadar kebijakan semata.
“Komitmen itu perlu dipantau melalui harga transaksi yang benar-benar diterima petani, termasuk potongan dan biaya angkut,” tukasnya. (Adv/Ngl)










