Infonusa.co, Samarinda – Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) sedang berusaha dalam melakukan perubahan yang lebih baik lagi di Kota Samarinda, dalam hal ini yaitu perencanaan perubahan pasar pagi yang akan ditingkatkan sehingga dapat terlihat lebih modern.
Melihat hal ini, Ketua Komisi I Joha menyampaikan bahwa perlu adanya kesepakatan antara dua belah pihak baik itu dari warga setempat maupun Pemkot yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi
“Jadi tidak bisa juga artinya apa yang di inginkan oleh pemerintah itu juga demi masyarakat, tetapi di dalamnya juga ada hak sebagai warga negara jadi memang perlu adanya kesepakatan disitu,” Ucap Joha, pada Rabu (13/04/2024).
Lanjut Joha, Pada saat dilaksanakannya hearing komisi I antara pemerintah kota dan masyarakat, masyarakat sempat terlintas dipikirannya pada saat desain sudah jadi mengapa mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan desain tersebut.
“Awalnya masyarakat itu sempat terlintas mengapa baru di sampaikan pada saat desain sudah jadi, artinya masyarakat mempermasalahkan kenapa tidak diikutkan dari awal itu pointnya, ketika dari awal masyarakat di libatkan tidak akan terjadi hal seperti ini, tetapi ketika desain itu selesai masyarakat merasa bahwa mereka tidak di ikutsertakan,” Ujarnya.
Lebih lanjut, Joha menegaskan hal ini lah yang seharusnya dibutuhkan bahwa perlu adanya pertemuan-pertemuan antara Pemkot dan masyarakat, sehingga dirinya yakin bahwa kedepannya pasar tersebut akan menjadi lebih bagus.
Dirinya juga menjelaskan, terkait desain yang sudah dibuat oleh pemerintah itu harus ada perubahan sehingga masyarakat juga merasa dilibatkan dalam proses pembaharuan pasar pagi tersebut.
“Ini kan permasalahannya, saya yakin masyarakat yang tinggal disitu sepanjang itu menguntungkan buat dirinya tidak mungkin di tolak. Sedangkan pemerintah itu kan hanya berpikir supaya Samarinda ini memiliki pasar modern dan saya yakin lah akan ada titik temunya,” jelasnya.
Joha juga berpesan, agar tidak menggunakan cara-cara yang memaksa karena itu perilaku yang salah jika di lakukan. Sebab masih terdapat hak-hak masyarakat yang memiliki ruko di wilayah tersebut
Akhir Joha, dirinya menyampaikan jika dalam hal ini melanggar regulasi itu akan menjadi permasalahan. Tetapi jika regulasi yang ada tidak merugikan kepentingan masyarakat sekitar dan berjalan sesuai dengan yang ada itu tidak akan menjadi permasalahan.
“Saya yakin ini bukan keinginan pemerintah tapi untuk kepentingan Samarinda untuk kepentingan masyarakat, masyarakat juga yang ada di dalamnya memiliki kepentingan yang ada untuk akses berjualan. Sepanjang masyarakat masih bisa melakukan hal yang sama itu tidak mungkin di tolak,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
