Infonusa.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta dukungan helikopter dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, seperti Kecamatan Muara Kaman.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki program penanganan kebakaran dengan target pemadaman maksimal 1 x 24 jam untuk titik api yang masih dapat dijangkau petugas dan peralatan.
“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Di Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah punya program agar penanganan api tidak lebih dari 1 x 24 jam untuk titik-titik yang bisa kita jangkau,” ujarnya.
Namun, keterbatasan jangkauan peralatan dan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menangani kebakaran di sejumlah lokasi. Karena itu, Pemkab Kukar berkoordinasi dengan BNPB untuk mengupayakan dukungan pemadaman melalui udara.
“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia. Contohnya yang terjadi di Muara Kaman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau melakukan pemadaman menggunakan sarana helikopter dengan penyiraman dari udara,” jelas Aulia.
Selain mengupayakan dukungan tambahan, Pemkab Kukar mengandalkan kesiapsiagaan petugas di lapangan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Aulia mengapresiasi keterlibatan kedua instansi tersebut dalam merespons kebakaran yang terjadi di wilayah Kukar.
“Kalau melihat Kalimantan Timur dibandingkan daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten Kukar, kita bisa mengelola kondisi ini dengan cukup baik. Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD, yang sangat sigap dalam melakukan penanganan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui sejumlah titik kebakaran masih membutuhkan upaya penanganan lebih intensif. Pemkab Kukar berharap proses penetapan karhutla sebagai bencana nasional dapat memperkuat dukungan dan memperluas upaya penanggulangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
“Memang di beberapa titik yang kami ketahui, penanganannya membutuhkan upaya lebih. Mudah-mudahan, dengan proses penetapan sebagai bencana nasional, penanganannya bisa lebih masif lagi,” tutup Aulia. (Adv/fi)
