Infonusa.co, KUTAI KARTANEGARA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengembangkan aplikasi Presensi ASN Terintegrasi dan Dinamis (PRAKTIS) agar atasan dapat mengevaluasi pegawai yang tercatat melakukan absensi, tetapi tidak hadir di tempat kerja.
Kepala BKPSDM Kukar, Rendra Abadi, mengatakan pengembangan generasi terbaru aplikasi tersebut masih berlangsung. Pembaruan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam memastikan kesesuaian antara catatan kehadiran dan pelaksanaan tugas.
“Sampai dengan hari ini masih kita melakukan pengembangan ya, jadi new generation. Bagi pegawai yang absen saja tapi tidak masuk kerja, itu bisa dievaluasi langsung oleh atasannya,” ujarnya, Minggu (25/10/2026).
PRAKTIS merupakan aplikasi presensi digital yang digunakan ASN di lingkungan Pemkab Kukar untuk mencatat kehadiran melalui telepon genggam. Sistem ini memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi identitas pegawai saat melakukan absensi.
Aplikasi tersebut juga membatasi lokasi presensi dalam radius maksimal 50 meter dari lokasi kerja yang telah ditentukan. PRAKTIS mulai diberlakukan penuh pada 1 Agustus 2026 untuk mendukung integrasi pencatatan kehadiran ASN secara elektronik.
Meski demikian, catatan presensi tidak otomatis menunjukkan bahwa pegawai telah melaksanakan tugasnya. Karena itu, pengembangan aplikasi diarahkan untuk memperkuat peran atasan dalam mengevaluasi kehadiran sekaligus pelaksanaan pekerjaan pegawai.
Selain pengawasan melalui aplikasi, BKPSDM Kukar melakukan pembinaan terhadap pegawai yang tidak masuk kerja selama dua hingga tiga hari. Langkah awal yang dilakukan berupa teguran dan permintaan keterangan mengenai alasan ketidakhadiran.
Menurut Rendra, penanganan selama ini masih mengutamakan teguran. Setelah mendapat teguran, pegawai yang bersangkutan umumnya kembali masuk kerja seperti biasa.
Namun, ASN yang melanggar ketentuan disiplin tetap dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan aturan yang berlaku, mulai dari hukuman disiplin ringan dan sedang hingga pemberhentian.
“Terkait sanksi, ada sanksi ringan, sedang, bahkan hingga pemberhentian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Rendra menambahkan, hingga saat ini belum ada pemberhentian pegawai dalam penanganan ketidakhadiran yang disampaikannya. BKPSDM masih mengedepankan teguran sebagai langkah pembinaan agar pegawai kembali menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.
“Sejauh ini, kami masih memberikan teguran. Setelah ditegur, biasanya pegawai tersebut kembali masuk kerja secara normal. Untuk pemberhentian, sampai saat ini belum ada,” tutupnya. (Adv/fi)
