Infonusa.co, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM RI di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Pertemuan ini bertujuan mematangkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Pansus MBLB Akhmed Reza Fachlevi. Turut hadir mendampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel serta perwakilan BUMD PT BKS dan DPMPTSP Kaltim.
Dalam pertemuan bersama perwakilan Ditjen Minerba Esti Rahayu, tersebut membahas sejumlah substansi penting agar rancangan regulasi daerah selaras dengan aturan pemerintah pusat.
Beberapa poin utama mencakup tata kelola pertambangan MBLB, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peran BUMD, pelayanan perizinan berbasis Service Level Agreement (SLA) hingga sinkronisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ketua Pansus Akhmed Reza Fachlevi menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi guna menjawab kebutuhan daerah. Aturan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal tanpa berbenturan dengan aturan pusat.
“Sinkronisasi regulasi dengan kementerian teknis sangat penting agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal,” ucap Rexa
Selain itu, Pansus turut menyoroti kejelasan skema serta besaran jaminan reklamasi bagi pemegang izin. Pengaturan tersebut dinilai perlu membedakan karakteristik tambang sungai seperti pasir, kerikil dan koral dengan tambang darat seperti batuan dan silika.
Pembedaan ini dianggap krusial agar kewajiban pemulihan lingkungan tetap terpenuhi. Langkah tersebut diharapkan tidak sampai memberatkan pelaku usaha yang beroperasi di lapangan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menambahkan, Ranperda MBLB harus menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dengan perlindungan kepentingan daerah. Ia berharap regulasi tersebut mampu untuk menekan angka pertambangan ilegal.
“Regulasi ini tidak hanya harus menjamin kepastian bagi pemegang izin resmi, tetapi juga mendorong tata kelola pertambangan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Ekti Imanuel.
Terakhir, Pansus berharap produk hukum yang dihasilkan dapat segera disahkan dan menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem pertambangan yang lebih tertib di Kalimantan Timur. (Adv/Ngl)










