Perizinan MBLB Dinilai Terlalu Lama, Pansus DPRD Kaltim Dorong Kepastian Hukum

- Jurnalis

Kamis, 12 November 2026 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi.

Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi.

Infonusa.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti lamanya proses perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dinilai menghambat kegiatan investasi.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) MBLB, DPRD Kaltim berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatan pertambangan secara legal.

Ketua Pansus Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, menyebut regulasi ini disusun untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Pansus menemukan fakta bahwa pelaku usaha seringkali harus menunggu hingga tiga tahun untuk mendapatkan izin resmi.

“Salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah proses pengurusan izin pertambangan MBLB. Dari hasil penelusuran Pansus, terdapat pelaku usaha yang harus menunggu hingga satu, dua, bahkan tiga tahun untuk memperoleh perizinan,” kata Reza.

Lambatnya proses perizinan ini dinilai memicu maraknya praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Saat melakukan peninjauan di Kutai Timur, Pansus menemukan kontraktor lokal yang terpaksa beroperasi tanpa izin akibat kesulitan akses birokrasi.

Selain menyoroti regulasi, Pansus juga melihat adanya potensi ekonomi dari komoditas pasir sungai di wilayah Penajam Paser Utara dan Paser. Pansus berharap pengelolaan sumber daya ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Reza menegaskan bahwa aturan baru nantinya harus melindungi pengusaha lokal dan membuka lapangan kerja. Ia menekankan perlunya optimalisasi komoditas lain seperti pasir kuarsa, batu andesit, dan batu kapur sebagai alternatif ekonomi daerah di luar batu bara.

“Sejumlah komoditas seperti pasir kuarsa, batu andesit, dan batu kapur dinilai memiliki potensi ekonomi yang perlu dikelola secara optimal,” jelas Reza.

Terakhir, ia mengingatkan agar kemudahan investasi tidak menjadi satu-satunya fokus dalam pengembangan sektor tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan regulasi mampu melindungi pengusaha daerah dan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal. (Adv/Ngl)

Berita Terkait

Hasanuddin Mas’ud Pertanyakan Rencana Pemindahan Kasda Kaltim dari Bankaltimtara
Pusat Ambil Alih Gaji PPPK, DPRD Kaltim Khawatir DAU Bakal Dipangkas
Respons Mundurnya Gibran, Gerindra Kaltim Fokus Perkuat Struktur dan Aspirasi Masyarakat
Agusriansyah Tekankan Porprov Kaltim Harus Jadi Ajang Pembinaan Atlet Lokal
DPRD Kaltim Dorong Evaluasi Menyeluruh atas Pemadaman Listrik Berulang
Tanggapi Fatwa MUI Soal Vape, DPRD Kaltim : Penegakan Aturan Harus Jelas
Komisi II DPRD Kaltim Dorong Penguatan Data Penerimaan Pajak Vape
Yenni Eviliana Soroti Pentingnya Pola Asuh dalam Pencegahan Stunting
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:12 WIB

Hasanuddin Mas’ud Pertanyakan Rencana Pemindahan Kasda Kaltim dari Bankaltimtara

Jumat, 13 November 2026 - 17:03 WIB

Pusat Ambil Alih Gaji PPPK, DPRD Kaltim Khawatir DAU Bakal Dipangkas

Jumat, 13 November 2026 - 16:55 WIB

Respons Mundurnya Gibran, Gerindra Kaltim Fokus Perkuat Struktur dan Aspirasi Masyarakat

Jumat, 13 November 2026 - 16:51 WIB

Agusriansyah Tekankan Porprov Kaltim Harus Jadi Ajang Pembinaan Atlet Lokal

Jumat, 13 November 2026 - 16:45 WIB

DPRD Kaltim Dorong Evaluasi Menyeluruh atas Pemadaman Listrik Berulang

Berita Terbaru