Infonusa.co, Samarinda – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk beberapa proyek fisik di Kalimantan Timur belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut akibat adanya keterlambatan proses lelang yang mengakibatkan penyesuaian jadwal pengerjaan di beberapa daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyebut perbedaan pandangan dalam proses lelang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Hambatannya justru muncul sebelum pekerjaan dimulai. Ada proses pembahasan dan perbedaan pandangan saat lelang, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih panjang,” kata Abdulloh.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran untuk mengejar pelaksanaan sejumlah pekerjaan yang tertunda. Langkah tersebut dinilai penting agar target pembangunan dan realisasi belanja daerah tetap dapat tercapai.
Abdulloh menyampaikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar dapat diselesaikan sesuai target.
“Dari Dinas PU sudah ada komitmen untuk mengoptimalkan pekerjaan pada akhir tahun. Mereka menyampaikan target penyerapan anggaran bisa berada di kisaran 95 persen pada November dan Desember,” ucapnya.
Tak hanya komitmen, Abdulloh juga meminta langkah konkret Dinas PU untuk mempercepat pekerjaan yang telah melewati tahap lelang dan memiliki kontrak. Selain itu, proyek yang sudah sampai tahap pelaksanaan tidak boleh tertunda hingga melewati batas tahun anggaran.
Ia meminta agar upaya percepatan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran. Seluruh kegiatan harus dipastikan berjalan sesuai tahapan sehingga tidak berujung pada keterlambatan pekerjaan maupun persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan.
“Tidak boleh ada pekerjaan yang sudah dilelang kemudian dibiarkan berjalan lambat. Semua kegiatan yang sudah dikontrakkan harus dikejar penyelesaiannya tahun ini,” jelasnya.
Menurutnya, realisasi pekerjaan fisik harus sejalan dengan penyerapan Anggaran Pendapan Belanja Daerah. Dengan demikian, besarnya anggaran yang telah digunakan dapat berjalan lurus dengan pembangunan yang terlaksana.
Abdulloh berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat mengoptimalkan sisa waktu yang tersedia dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap proyek pembangunan yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, terkait alokasi anggaran pembangunan fisik Kaltim 2026, Abdulloh mengatakan nominalnya masih perlu dikonfirmasinmelalui dokumen APBD guna memastikan kesesuaian data dengan perencanaan anggaran daerah. (Adv/Ngl)










