Infonusa.co, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan urgensi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menekan ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Hasanuddin menekankan bahwa selama ini ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tergolong tinggi. Ia berharap pemerintah provinsi mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih maksimal ke depan.
“Jadi, dana alokasi atau DBH itu adalah bonus. Kita berharapnya ke depan Kaltim bisa lebih optimal meningkatkan PAD lewat sumber-sumber yang ada,” ujar Hasanuddin
Keyakinan tersebut didasari oleh posisi strategis Kalimantan Timur dalam perekonomian nasional. Provinsi ini secara konsisten menempati jajaran lima besar nasional dalam kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB).
Menanggapi isu efisiensi anggaran, Hasanuddin menjelaskan bahwa kondisi saat ini merupakan bentuk realokasi kewenangan. Beberapa program daerah kini dialihkan ke pusat untuk menyelaraskan agenda nasional.
“Banyak anggaran provinsi yang dialihkan ke pusat. Contohnya program makan gratis, sekolah rakyat, dan program nasional lainnya. Jadi bukan dihilangkan, tetapi lebih tepatnya dipindahkan kewenangannya,” jelasnya
Berdasarkan data APBD Perubahan Kaltim 2026, terdapat penyesuaian target pendapatan dari Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun. Angka ini mencatatkan penurunan sekitar Rp883 miliar dari target semula.
Sementara itu, proyeksi PAD Kaltim tahun ini mengalami penyesuaian dari Rp10,75 triliun menjadi Rp8,89 triliun. Sebaliknya, pendapatan transfer justru diprediksi naik sebesar Rp1,19 triliun menjadi Rp4,33 triliun. (Adv/Ngl)










