DPRD Kaltim Susun Raperda Jasa Lingkungan Jadi Sumber Ekonomi Baru

- Jurnalis

Sabtu, 14 November 2026 - 16:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Sarkowi V. Zahry

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Sarkowi V. Zahry

Infonusa.co, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur mulai melirik sektor jasa lingkungan sebagai sumber ekonomi baru bagi daerah. DPRD Kaltim kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup guna memaksimalkan potensi alam tanpa mengabaikan kelestarian.

Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus dipandang sebagai modal strategis daerah. Regulasi ini dirancang agar ekosistem seperti hutan, mangrove, dan lahan gambut memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Lingkungan hidup bukanlah beban pembangunan, melainkan modal strategis bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan daerah,” ujar Sarkowi, Kamis (14/11/2026).

Menurutnya, pengelolaan ini akan mengatur skema insentif, kompensasi, serta nilai ekonomi karbon secara transparan. Masyarakat yang selama ini berperan menjaga kawasan ekosistem penyangga diharapkan dapat menikmati hasil ekonomi dari upaya konservasi tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menekankan agar aturan ini tidak hanya sebatas dokumen hukum saja. Ia mendorong mekanisme yang jelas dalam uji publik agar aturan yang ditetapkan nantinya mampu dijalankan secara efektif oleh pemerintah daerah.

“Uji publik menjadi ruang bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi lingkungan, dan masyarakat untuk menyampaikan kritik serta masukan demi penyempurnaan aturan tersebut,” ucap Yenni.

Data Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat luas wilayah provinsi mencapai 12,69 juta hektare, dengan 7,88 juta hektare di antaranya merupakan tutupan lahan hutan.

Selain itu, terdapat 239.805 hektare ekosistem mangrove yang berperan penting dalam penyerapan karbon dan pencegahan abrasi.

Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa Kaltim memiliki modal ekologis yang dapat dikembangkan melalui skema jasa lingkungan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian alam bagi generasi mendatang. (Adv/Ngl)

Berita Terkait

Sarkowi Soroti Keberlangsungan Usaha dan Nasib Pekerja Imbas Fatwa MUI
Listrik Kaltim Sering Padam, Sayid Muziburrachman Minta PLN Beri Kepastian
Porprov VII Kaltim Resmi Dibuka, DPRD Kaltim Tekankan Jadi Ajang Cetak Atlet Berprestasi
Salehuddin Apresiasi Aturan Larangan Rokok Elektrik di Institusi Polri
Syarifatul Serukan Akses Pendidikan Merata bagi Anak di Daerah Terpencil
Damayanti Ingatkan Pemerataan Pendidikan Tak Hanya Bertumpu pada Infrastruktur
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur, Perbaikan Jalan Rusak Jadi Prioritas Kerja Tahun 2027
Kaltim Masih Antre BBM, Legislatif Bakal Panggil Pertamina dan BPH Migas
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 17:27 WIB

Sarkowi Soroti Keberlangsungan Usaha dan Nasib Pekerja Imbas Fatwa MUI

Minggu, 15 November 2026 - 17:21 WIB

Listrik Kaltim Sering Padam, Sayid Muziburrachman Minta PLN Beri Kepastian

Minggu, 15 November 2026 - 17:03 WIB

Porprov VII Kaltim Resmi Dibuka, DPRD Kaltim Tekankan Jadi Ajang Cetak Atlet Berprestasi

Minggu, 15 November 2026 - 16:47 WIB

Salehuddin Apresiasi Aturan Larangan Rokok Elektrik di Institusi Polri

Minggu, 15 November 2026 - 16:40 WIB

Syarifatul Serukan Akses Pendidikan Merata bagi Anak di Daerah Terpencil

Berita Terbaru