Infonusa.co, Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin menyatakan dukungan terhadap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Fatwa tersebut berisi larangan penggunaan, produksi, dan jual beli rokok elektrik atau vape. Fatwa tersebut muncul akibat penyalahgunaan vape sebagai media penggunaan narkotika.
Salehuddin menilai langkah MUI tersebut sudah melalui kajian mendalam, terutama terkait dampak kesehatan bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami menghargai fatwa MUI. MUI menjadi salah satu referensi yang memiliki otoritas. Pengkajiannya mungkin lebih mendalam dari berbagai sisi, terutama dampak terhadap masyarakat,” kata Salehuddin.
Ia menyoroti tren penggunaan vape yang semakin meluas di kalangan anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena ini dianggap sebagai ancaman serius bagi kesehatan publik.
“Kandungan nikotinnya cukup tinggi sehingga menyebabkan kecanduan. Apalagi varian rasa yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri. Ini membahayakan pengguna dan orang di sekitarnya,” ungkapnya.
Salehuddin menegaskan perlindungan kesehatan harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan bisnis. Masa depan generasi muda dari paparan zat adiktif menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami mendukung langkah tegas pemerintah untuk mempercepat sosialisasi dan membatasi akses anak serta remaja terhadap rokok elektrik. Aspek kesehatan harus dikedepankan daripada hanya melihat kepentingan bisnis,” tegas Salehuddin.
Ia berharap sosialisasi fatwa ini berjalan konsisten hingga ke tingkat daerah. Hal ini penting agar masyarakat serta pelaku usaha memahami ketentuan tersebut dengan baik.
“Kalau sudah menjadi fatwa, tentu perlu ada komunikasi formal dengan teman-teman di daerah. Kita harus memperkuat sosialisasi agar aturan ini dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya. (Adv/Ngl)










