Infonusa.co, Samarinda – Maraknya praktik pengetapan bahan bakar minyak (BBM) dinilai ikut mengganggu distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kaltim.
Kondisi itu menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, yang meminta penyaluran BBM kembali mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Giaz menyoroti praktik pengetapan yang masih ditemukan di Samarinda dan Balikpapan. Padahal, kedua daerah tersebut memiliki jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang relatif banyak.
Menurutnya, praktik tersebut perlu ditertibkan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau.
Terlebih, kata Giaz, warga yang tidak memperoleh BBM bersubsidi terpaksa membeli bahan bakar nonsubsidi dengan harga sekitar Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per liter.
“Saya mohon kepada seluruh pengetap atau pedagang eceran, ayo kita kembalikan hak ini kepada masyarakat. Kasihan mereka yang tertindas dengan harga BBM nonsubsidi yang mencapai Rp16 ribu hingga Rp17 ribu,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Meski demikian, Giaz menilai keberadaan pedagang eceran di wilayah pelosok seperti Kutai Barat dan Berau perlu dilihat berbeda. Sebab, keterbatasan akses SPBU membuat masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada penjual BBM eceran.
Terakhir, ia berharap penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan antrean panjang di SPBU dapat diatasi. (Adv/Ngl)










