Infonusa.co, Samarinda – Belum meratanya pendidikan di Benua Etam masih menjadi kemelut permasalahaan hingga saat ini. Kendati dalam satuan pendidikan di wilayah perkotaan dapat dikatakan cukup lengkap, namun pemandangan berbeda sangat terlihat jika melihat sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah di kawasan pelosok.
Persoalan ini pun turut disuarakan oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang. Ia mencontohkan, pada satuan pendidikan di daerah pemilihannya (Dapil), yakni di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Katanya IKN ada di Kalimantan Timur. Tapi bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) kita bisa bersaing, ketika Ibu Kota Negara itu ada disini, sementara fasilitas pendidikan kita tidak merata,” kata Veridiana, Senin (20/11/2023).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini dengan tegas menyampakan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim tentang minimnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada Sekolah Menegah di berbagai wilayah Benua Etam.
“Anggaran wajib Pendidikan kita 20% dari APBD, kalau melihat APBD Kalimantan Timur 20 triliun berarti ada 4 triliun yang ada di Dinas Pendidikan. Seyogyanya anggaran ini bisa dinikmati oleh seluruh wilayah Kalimantan Timur. Tetapi faktanya hari ini ada sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya masih minim, terutama yang ada di daerah pedalaman, pinggiran, dan daerah tertinggal,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, politisi perempuan ini meminta Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, agar segera mengevaluasi program-program kerja di bidang pendidikan. Sehingga terwujudlah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara proporsional antara daerah perkotaan, daerah pinggiran dan daerah pedalaman di Benua Etam.
“Mohon kiranya juga dievaluasi untuk kinerja-kinerja kepala perwakilan dari Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten atau Kota. Khususnya untuk Sekolah Menengah yang menjadi kewenangan dari Pemprov Kaltim,” tutup Veridiana.
